7 September 2021
Dengan ini, kami–perwakilan organisasi dan tokoh-tokoh demokrasi–menyampaikan pernyataan bersama di Jakarta untuk mengenang kematian Munir yang genap berusia 17 tahun pada Selasa, 7 September 2021.
Pertama, kami menilai bahwa kasus kematian Munir adalah pembunuhan politik atau political assassination. Kuat dugaan, kasus ini berhubungan dengan situasi demokrasi saat peristiwa, yakni putaran akhir pemilihan langsung presiden yang berlangsung kurang dari dua pekan sesudahnya, yaitu 20 September 2004. Partisipasi Munir dalam pemilihan presiden putaran pertama pada Juli 2004 bisa menjadi faktor penting dalam mengungkap motif dan faktor yang memicu peristiwa, termasuk efek yang diinginkan aktor intelektual pembunuh Munir dalam arena politik demokrasi elektoral ketika itu.
Kedua, logika pembunuhan politik berbeda dengan kekerasan politik biasa. Karakteristik sang korban di sebuah pembunuhan politik sangat mungkin menjadi tujuan dari pembunuhan. Dalam berbagai pengalaman negara lain, pembunuhan politik kerap menimpa orang-orang yang dinilai berseberangan dengan pemerintah. Munir jelas kritis pada institusi keamanan seperti militer dan intelijen, sebuah badan di mana telah ada keterlibatan beberapa orang dari agen rahasia tersebut. Munir juga vokal menyuarakan pertanggungjawaban negara untuk mengadili elite-elite tertentu yang berlatar belakang militer, atas sebuah pelanggaran HAM.
Kami juga menilai bahwa kasus Munir harus dapat dijadikan peringatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pertama, betapa kotornya perpolitikan Indonesia saat berlangsung persaingan dalam pemilihan langsung presiden yang pertama dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kedua, betapa minimnya jaminan keamanan maupun perlindungan hukum bagi pejuang demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Karena itu, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk berani mengusut aktor intelektual di balik kasus Munir Said Thalib. Pengusutan aktor intelektual sangat penting untuk menunjukkan komitmen Presiden atas demokrasi. Ketidakmauan politik untuk membuktikan komitmen itu adalah cermin mengakarnya sifat otoritarianisme dalam negara Indonesia.
Menurut kami, Negara bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian secara terbuka. Kasus yang merenggut nyawa Munir saat hendak mengejar pascasarjana di Utrecht University ini masih meninggalkan banyak pertanyaan. Kasus ini bukan hanya belum tuntas, tetapi kerap dipolitisasi dan menjadi bahan komoditas politik menjelang momen pemilihan umum. Misalnya, kasus ini tidak hanya menjadi janji kampanye bagi calon Presiden, tetapi menjadi “bom waktu” bagi rival politik atau oposisi untuk menyerang pesaingnya atau pemerintah lewat isu HAM.
Selain itu, ada beberapa alasan lain mengapa penyelesaian kasus Munir menjadi sangat penting bagi demokrasi. Pertama, agar terjadi perubahan wajah baru penegakan HAM. Kedua, perbaikan citra bagi wajah politik dan hukum di Indonesia. Suatu negara demokrasi tidak mungkin lahir jika penegakan hukum, HAM, dan keadilan masih bisa terus diintervensi dan digembosi.
Oleh karena itu, sekali lagi, kami sejumlah organisasi dan tokoh demokrasi Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus Munir terutama dengan menuntut aktor intelektual dibalik kematiannya untuk diadili di meja hijau. Selain mengubah wajah penegakan HAM di Indonesia, termasuk mencegah keberulangannya, penuntasan kasus ini akan memperbaiki citra demokrasi Indonesia yang semakin diregresi.
Penyelesaian yang segera dan tuntas akan melahirkan suatu jaminan bahwa pembunuhan politik seperti ini tidak akan terulang pada pemilihan umum di masa depan. Penyelesaian kasus Munir akan menjadi tonggak upaya menanamkan prinsip perlindungan terhadap perbedaan pendapat dan penegakan hak politik semua warga negara. Pengungkapan kasus Munir juga akan menegaskan dihentikannya praktek-praktek kuno dan tidak beradab berwujud penggunaan kekerasan dalam politik di Indonesia.
Demikian pernyataan ini disampaikan.
Silahkan nama anda disertakan (terbuka bagi siapa saja):
- Tamrin Amal Tomagola
- Feri Amsari/ Themis Indonesia
- Anita Wahid/ Public Virtue Research Institute
- Asfinawati/ YLBHI
- Fatia Maulidyanti/ KontraS
- Haris Azhar
- Khoirunnisa/ Perludem
- Usman Hamid/ Amnesty Indonesia
- Anis Hidayah/Migrant Care
- John Muhammad/ Partai Hijau Indonesia
- Diah Suradiredja
- Def Tri H/ AMAN Bengkulu
- Darmawan Litswanto
- Bekti Wibowo/ Tigamartil Menggugat
- Dika Muhammad/ SPRI
- Miya Irawati/ Public Virtue Research Institute
- Soekarno / ITB Bandung
- Destika Gilang Lestari/ GeRAK Aceh
- Andesha Hermintomo
- A. Faruuq/ BEM Nusantara Jawa Timur
- Asnil Bambani/ Jurnalis
- Bivitri Susanti / STHI Jentera
- Mochamad Iqbal/ Pkpl
- Khamid Istakhori/ STHI Jentera & SERBUK Indonesia
- Nurita Anandia W/ Cahaya Dari Timur Foundation
- Nikko Bayuaji
- Jumisih/ Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia & Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
- Valerie Melissa Kowara
- Ari Trismana
- Wenny Mustikasari
- Roland Gunawan/ Public Virtue & LBM PWNU DKI Jakarta
- Dian Tri Irawaty
- Bagas Dwipantara Putra/ ITB
- Nama Askhalani/ GeRAK Aceh
- Fitri Bintang Timur
- Djoko Supriyanto/ Social Movement Institute
- Ivan Kurniawan Nasution
- Ilham B Saenong
- Ade Kusumaningrum
- Raafi Nurkarim Ardikoesoema
- Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM
- Moh Hikari Ersada/ Public Virtue Research Institute
- Ramadhanti Firmaningsih
- Suharto/ SIGAB Indonesia
- Nurina Savitri/ Amnesty Indonesia
- Muhammad Haikal/ Public Virtue Research Institute
- Mukti Tama Pridiantara/ Public Virtue Research Institute
- Awin Sutan Mudo/ Akademia Virtual Media
- Yerry Niko Borang
- Dédé Oetomo
- Ari Wijayanto/ Public Virtue Research Institute
- Eko Prasetyo/ Social Movement Institute
- Ajeng Kesuma
- Palti H Panjaitan
- Zubaidah Djohar/ Timang Research Center Banda Aceh
- Arifsyah Nasution
- Yansen Dinata/ Public Virtue Research Institute
- Gufroni/ LBH PP Muhammadiyah
- Zainal Arifin Mochtar/ FH UGM
- Yusril Asadudin Mukav/ Mahasiswa FH UII
- Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia/ KAHAM UII
- Debbie Prabawati/ Peneliti
- Prayogo/ Pegawai swasta/ Mahasiswa
- Na’am Seknun/ YPPM Maluku
- Nabil Fiady Sitompul/ Mahasiswa di DPP UGM
- Abdulgani Fabanjo
- Himpunan Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM
- Anissa Antania Hanjani/ Public Virtue Research Institute
- Widyana Perdhani
- Alves Fonataba/ PapuaItuKita
- Leonard Simanjuntak/ Greenpeace Indonesia
- Wahyu Dhyatmika/ Tempo
- Rakha Hifzan Priwansyah/ HI Undip
- Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM
- Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM
- Dadang Trisasongko
- Theofilius Baratova/ KMS (Keluarga Mahasiswa Sosiologi) FISIPOL UGM
- Mario Aden Bayu Valendo/ Mahasiswa di HI UGM
- Agus Jabo Priyono/Ketua Umum DPP Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
- Binbin Firman Tresnadi/Ketua Mahkamah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
- Farhan Abdillah Dalimunthe/ Juru Bicara DPP Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
- Mesak Habari/ PRIMA
- Andi Isyraqi Ramadhan/ Mahasiswa di HI UGM
- Aditia Gunadarma
- Lukman Hakim, Ketum FNPBI / Waketum DPP PRIMA
- Dewan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fisipol UGM
- Lembaga Instruments
- Ibnu Syamsu / Themis Indonesia Law Firm
- Nur Amalia/ Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN-AMAN)
- Roy Murtadho/ Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia
- Ahmad Rozali
- Dodi Rokhdian/Sokola Institute
- Novita/ Alumni STHI Jentera – FAKTA Indonesia
- Danang Widoyoko/ Sekjen Transparency International Indonesia
- Iola Abas
- Safina Maulida/ Asia Democracy Network
- Michael Lim/ DEMA Fisipol UGM
- Busyro Muqoddas/ Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah
- Muhammad Fajar Sodik / Mahasiswa FH Undip
- Deddy Prihambudy/mantan Direktur LBH Surabaya/rekan kerja Munir.
- Nandito Putra/ LPM Suara Kampus
- Muhammad Ridwan
- Saeful Bahri
- Sayyidatul Insiyah/ Peneliti SETARA Institute
- Ayu Apriliyanti Cahyaningrum/ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Ari Pramuditya/ Amnesty Indonesia
- Usep Hasan Sadikin/Perludem & Mahasiswa STH Indonesia Jentera
- Soeharto/Muhammadiyah Yogyakarta
- Andini Dzakiyah/ Mahasiswi
- Fajri Siregar
- Naysilla/ Social Movement Institute
- Bacharuddin Jusuf Habibie / ITB Bandung
- Viola/Social Movement Institute
- 121William Putra Daniel/Themis Indonesia
- Al Araf/ Imparsial/Centra Initiative
- Cholil Mahmud/Efek Rumah Kaca
- Dian Septi T.- Ketua Umum FSBPI/Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia
- Ilhamsyah – Ketua Umum KPBI/Konfederasi Persatuan Buruh
- Abdurrahman Wahid / Univesritas Al Azhar
- Indonesia
- Diah Kusumaningrum – HI/FISIPOL UGM
Unduh rilisnya dalam dokumen terlampir: