Public Virtue
Sejumlah pengabaian aspirasi orang asli Papua (OAP) dianggap sebagai bukti berkurangnya status kekhususan Papua. Walaupun pemerintah dan DPR sudah menyepakati UU No.2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua, aturan tersebut dinilai sebagai upaya resentralisasi kekuasaan politik dari Pemerintahan Papua ke Jakarta. Revisi kedua UU Otsus Papua ini menjadi sinyal buruk untuk demokratisasi di Indonesia khususnya di Papua. […]
Terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia ditandai dengan meningkatnya serangan dan kekerasan terhadap para pejuang keadilan sosial dan pembela hak asasi manusia. Pelatihan perlindungan dan keamanan akan membantu peningkatan keamanan bagi mereka, terutama para aktivis lokal yang bekerja untuk isu-isu yang paling berisiko (the most high-risk issues). Sebuah inisiatif dari Public Virtue Research Institute, Social Justice […]
Selasa, 8 Februari 2022 Jakarta – Lembaga kajian demokrasi dan aktivisme masyarakat sipil Public Virtue Research Institute (PVRI) mendesak jajaran kepolisian untuk segera membebaskan seluruh warga yang ditangkap ketika protes menolak kegiatan tambang di Desa Wadas, Jawa Tengah. “Kami menilai apa yang dilakukan oleh warga adalah hak yang sah. Penolakan itu adalah bagian dari perjuangan […]