Categories
Current Affairs

Eksesif dan Standar Ganda, Kebijakan Pengerahan besar-besaran personil keamanan menyikapi protes warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah

twitter: @wadas_melawan

Selasa, 8 Februari 2022

Jakarta – Lembaga kajian demokrasi dan aktivisme masyarakat sipil Public Virtue Research Institute (PVRI) mendesak jajaran kepolisian untuk segera membebaskan seluruh warga yang ditangkap ketika protes menolak kegiatan tambang di Desa Wadas, Jawa Tengah.

“Kami menilai apa yang dilakukan oleh warga adalah hak yang sah. Penolakan itu adalah bagian dari perjuangan mereka membela hak atas lingkungan hidup yang sehat di Desa Wadas. Pengerahan personil yang masif dan penggunaan kekuatan yang eksesif adalah cermin pemolisian yang tidak demokratis. Itu juga mencederai demokrasi dan keadilan sosio-ekologis,” ujar Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Usman Hamid.

Usman juga menambahkan, praktik-praktik kekerasan seperti kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan yang dianggap vokal dapat memperburuk situasi demokrasi yang sudah mengalami kemunduran di Indonesia.

“Salah satu ciri-ciri kemunduran demokrasi di Indonesia adalah perluasan kekuasaan dan kekuatan alat-alat negara untuk menekan dan membatasi kritik,” sambung Usman yang juga merupakan pengajar HAM Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program Democracy and Social Justice PVRI Mohamad Hikari Ersada juga menegaskan bahwa situasi yang menimpa masyarakat Wadas hari ini adalah bentuk keberulangan dari perampasan lingkungan yang terjadi secara masif di tahun 2021 dan tahun-tahun terakhir.

“Meskipun menetapkan status darurat pandemi COVID-19, pemerintah tidak kunjung menghentikan kegiatan ekspansi kapital dan perampasan ruang hidup masyarakat di Wadas. Kegiatan warga dibatasi tapi kegiatan bisnis diekspansi, itu adalah standar ganda kebijakan pandemi,” ujar Hikari.

Hikari juga menambahkan, fokus negara terhadap proyek infrastruktur skala besar dan promosi investasi asing di industri ekstraktif telah menyebabkan perambahan lahan dan hutan yang berimplikasi kepada mata pencaharian masyarakat adat, warga desa, petani dan masyarakat di seluruh Indonesia.

“Situasi tersebut berulang dan diperparah dengan tindakan brutalitas polisi yang sarat intimidasi terhadap warga,” kata Hikari.

“Kombinasi otoritarianisme pembangunan, undang-undang represif, relaksasi perlindungan lingkungan dan penghapusan hak-hak pekerja sekaligus; semakin meningkatkan risiko serta mengancam para pejuang keadilan dan lingkungan yang ada di Indonesia,” tutupnya.

Latar Belakang

Sejak Senin (07/02) siang, ribuan aparat kepolisian mencoba memasuki kawasan rencana pembangunan tambang kuari untuk mengawal dan mengamankan pengukuran dan pematokan tanah di Desa Wadas. Mereka mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto yang berlokasi di belakang Polsek Bener dan diikuti pemadaman listrik di Desa Wadas pada malam hari.

Keesokan harinya (08/02), sejak pagi pihak kepolisian bersenjata lengkap bersama dengan tim pengukur dari Kantor Pertanahan Purworejo memasuki Desa Wadas dengan menggunakan truk polisi, mobil patroli, dan motor. Saat proses pengukuran lahan di hutan sedang berlangsung, aparat kepolisian mengepung dan menangkap warga yang sedang mujahadah di masjid. Berdasarkan data yang kami terima dari tim kuasa hukum masyarakat Wadas, para pemuda setempat juga dikejar-kejar oleh pihak kepolisian hingga ke hutan.

Polisi juga melakukan teror dan kriminalisasi terhadap warga Desa Wadas dengan menangkap, mengelilingi dan memasuki rumah-rumah warga yang mana terdapat banyak perempuan, lansia, dan anak-anak. Setidaknya ada 25 orang yang ditangkap dan dibawa ke Polsek Bener termasuk diantaranya adalah tim kuasa hukum dari LBH Yogyakarta.

Leave a Reply