Categories
Current Affairs

Catatan Akhir Tahun 2022

Di penghujung tahun kami merangkum perjalanan demokrasi yang berlangsung sepanjang 2022 dan memberikan catatan kritis pada setiap episode yang terjadi.

Jakarta – Lembaga kajian demokrasi dan aktivisme masyarakat sipil Public Virtue Research Institute (PVRI) merilis Catatan Akhir Tahun 2022 dengan 7 Bab yang berisikan: 1) munculnya tanda-tanda kemunduran demokrasi; 2) brutalitas aparat kepolisian dan hilangnya rasa aman; 3) hilangnya otonomi dan merosotnya kualitas demokrasi di Papua; 4) kekerasan terhadap para pejuang keadilan; 5) kekerasan berbasis gender dan terhadap kelompok minoritas; 6) ancaman populisme menjelang tahun politik; dan 7) demokrasi lingkungan. Public Virtue menilai bahwa sepanjang tahun 2022, Indonesia telah menunjukan berbagai indikator kemunduran demokrasi dan kegagalan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Direktur Eksekutif PVRI Miya Irawati menerangkan “Terdapat beberapa indikator kemunduran demokrasi di Indonesia 1) Penyusutan ruang publik masyarakat sipil dengan mempersempit ruang kritik, 2) Rongrongan terhadap oposisi yang menyebabkan hilangnya mutu oposisi politik, 3) Perongrongan terhadap proses Pemilu yang berintegritas sebagai cara untuk mempertahankan puncak kekuasan pemerintah petahana.”

“Kita sama-sama menyaksikan bagaimana ruang kebebasan sipil terus menyempit dengan berbagai serangan terhadap pejuang keadilan, aktivis dan demonstran. Kemudian saat ini kita memiliki hukum pidana yang eksesif dan mengancam kebebasan berpendapat hingga brutalitas aparat kepolisian dalam berbagai peristiwa seperti wadas, kanjuruhan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi” lanjut Miya.

Sementara itu, Public Virtue menyoroti khusus kondisi di Papua “Dalam catatan kami, kondisi di Papua cukup mengkhawatirkan. Hingga kini apa yang menjadi harapan bagi rakyat Papua untuk mendapat keadilan terutama terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM tidak pernah terjadi. Negara justru memaksakan mimpi kemajuan dan keadilan dengan pemekaran yang belum tentu berhasil dan banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat papua” sambung Miya.

Direktur Program Public Virtue, Ainun Dwiyanti melanjutkan “Public Virtue menilai sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa kali wacana yang bermuatan upaya melanggengkan kekuasaan hingga 3 periode baik dengan amandemen konstitusi atau penundaan pemilu yang disuarakan oleh aktor-aktor politik di sekitar presiden”.

Sementara itu di sisi lain Ainun menerangkan kekhawatirannya menjelang tahun politik “Upaya memperpanjang kekuasaan itu satu hal, tetapi pertarungan menjelang tahun politik, harus cukup kita waspadai terutama ancaman populisme, ujaran kebencian berbasis SARA dan hoax yang dapat menciptakan polarisasi di masyarakat”.

Berikut adalah catatan lengkap yang telah kami buat. Selamat membaca!

Leave a Reply