Categories
Arsip

Memfasilitasi Hak Petisi Melalui Kanal Aspirasi

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang peduli terhadap pembangunan partisipasi publik mendesak Presiden terpilih Joko Widodo memfasilitasi Hak Petisi dengan cara melegitimasi kanal aspirasi warga. Kanal ini diperlukan untuk menampung antusias publik berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, kanal ini memiliki fungsi untuk mengimbangi potensi oligarki partai politik dan elit.

Hak Petisi adalah hak dasar warga negara yang lahirnya bersamaan dengan Magna Charta (1215). Dalam sejarah konstitusi, hak ini pernah dicantumkan pada UUD RIS (1949-1950) dalam bahasa “memajukan pengaduan” dan “memajukan permohonan”. Di UUD 1945 (Amandemen), rujukan hak ini bisa mengacu pada Pasal 27 (1), 28 (3), 28 E (3). Jika mengacu pada UU 39/1999 tentang HAM, penafsiran adanya hak ini dapat bersandar pada Pasal 44.

Singkatnya, dengan pertimbangan tersebut, Presiden terpilih Jokowi dapat segera memfasilitasi Hak Petisi dalam bentuk kanal aspirasi. Pilihan melegitimasi aspirasi bisa menggunakan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang disertai dengan mendorong UU Petisi.

Disisi lain, legitimasi aspirasi juga mendapat dukungan dari para pegiat digital, mengingat praktik petisi daring (online) telah berkembang pesat di berbagai negara. Inggris, Skotlandia, Australia (Queensland) dan Amerika Serikat telah menggunakannya. Bahkan, Korsel telah mengembangkannya dalam bentuk e-people.

Secara khusus, pegiat digital menilai program LAPOR! (UKP4) belum cukup mewadahi semangat mengelola noise menjadi voice.  Kanal aspirasi dilandasi pada upaya memenuhi Hak Petisi, sementara LAPOR! didasarkan pada manajemen pengaduan warga.

Bersamaan dengan konferensi pers ini, Koalisi untuk Kanal Aspirasi dibentuk. Koalisi ini mengajak warga yang peduli untuk terlibat dalam perumusan dan advokasi.

Jakarta, 5 September 2014

PVI, PSHK, iLab, Change.org,  Sekitarkita, Pamflet, KontraS, ICW, Walhi, LP3ES, Safenet, AJI Jakarta, ICT Watch.

Ade Fadli (@TamanBercerita), Ulin Yusron (Pegiat Media Sosial), Dian Abraham (Aktivis Anti Nuklir).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *