Categories
Current Affairs

Pemerintah Harus Serius Lindungi Nakes Saat Pandemi

Instagram: @publicvirtue

Siaran Pers

 Jumat, 9 Juli 2021

Jakarta – Koalisi SOS Nakes yang terdiri dari Public Virtue Research Institute (PVRI), Amnesty International Indonesia, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Kawal COVID-19 mendesak pemerintah lebih serius dalam mengatasi pandemi COVID-19 sehingga dapat mencegah kematian lebih banyak di fase kedua pandemi yang mematikan.

“Pemerintah harus bertanggung jawab atas kematian tenaga kesehatan di era pandemi. Kebijakan PPKM darurat yang terlambat membuat Indonesia mencetak rekor angka positif baru setiap hari. Kami menyesalkan bertambahnya kematian nakes. Seharusnya itu bisa dicegah jika pemerintah serius melindungi mereka,” kata Direktur Program di PVRI Miya Irawati.

Miya menjelaskan, Indonesia seharusnya tidak akan sampai separah saat ini. “Inilah konsekuensi kebijakan yang mementingkan ekonomi dan mengesampingkan kesehatan dan keselamatan sejak awal. Jika penanganan virus gagal, semua prioritas ekonomi pasti sia-sia. Perhatikanlah seluruh warga, jangan ada perlakuan istimewa bagi kalangan tertentu. Utamakan warga miskin,” katanya. 

Di kesempatan yang sama, Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Nurina Savitri  meminta perhatian pemerintah untuk melindungi tenaga kesehatan. “Kami mendesak presiden untuk menghormati kerja para tenaga kesehatan, menjamin perlindungan mereka dan keluarga, sehingga tidak ada lagi nakes yang gugur di garda terdepan,” kata Nurina.

Direktur Eksekutif CISDI, Gatot Suarman Ilyas, menyampaikan bahwa melonjaknya jumlah kasus baru dan tingginya kasus aktif harian, membebani tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer maupun layanan rujukan. Beban tugas tenaga kesehatan kian berat lantaran tidak hanya melakukan tes dan lacak kasus, mereka juga perlu merawat dan memantau pasien isolasi mandiri, memperluas cakupan program vaksinasi, sekaligus melaksanakan pelayanan kesehatan dasar lainnya.

“Tekanan fisik dan mental akibat intensitas kerja yang tinggi serta minimnya ketersediaan alat pelindung diri maupun dukungan konseling psikologis untuk kesehatan mental merupakan faktor yang memicu penularan virus terhadap tenaga kesehatan, dan bahkan mampu meningkatkan risiko kematian,” kata Gatot. “CISDI melihat laju penyebaran virus harus segera terkendali. Bila hal ini gagal dilakukan, maka makin banyak tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas,” lanjutnya.

Senada dengan Miya, Miki Salman dari Kawal COVID-19 mengatakan pola pikir yang hanya mengedepankan ekonomi, sikap abai terhadap pendapat para ahli dalam menangani pandemi, ketidaksiapan, dan inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penegakan protokol dan PPKM darurat telah membuat banyak orang berduka hari ini. 

“Kita perlu menindak pihak-pihak yang menyebarkan misinformasi yang mengakibatkan warga tidak taat protokol dan akhirnya merepotkan para tenaga kesehatan,” ucap Miki.

“Kami mendesak pemerintah agar serius. Selain ketegasan selama PPKM Darurat, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat dengan program perlindungan sosial dan penguatan program kesehatan, termasuk perlindungan layak bagi pekerja harian, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya selama kebijakan PPKM ini,” lanjut Nurina.

Koalisi mencatat bahwa fasilitas kesehatan semakin terlihat kolaps akibat kelebihan pasien. Koalisi menyayangkan pemerintah tidak dapat menjamin ketersediaan ruangan dan tabung oksigen di tengah kegentingan keadaan saat ini.  Koalisi menuntut agar laju penyebaran virus harus segera dikendalikan.

Koalisi menyesalkan, kendati situasi kian mencekam Pemerintah masih tampak mengutamakan kepentingan ekonomi sehingga tidak fokus menangani krisis yang telah merenggut nyawa 60.000 lebih warga Indonesia. Salah satunya terlihat dari pernyataan Koordinator PPKM Darurat sekaligus Menko Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, yang justru memberikan penjelasan kepada Presiden bahwa situasi pandemi sekarang ini masih terkendali di Indonesia. Reaksi seperti ini, menurut Koalisi, jelas jauh dari kenyataan. Sejumlah organisasi seperti Lapor COVID-19 mencatat setidaknya ada 1.067 tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19, dan sejak bulan Juni 2021, sudah ada 311 pasien Covid-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri dan trennya setiap hari terus meningkat. Harus diingat juga bahwa angka-angka tersebut tercatat untuk kasus-kasus yang diketahui saja.

Contact person:
Miya (PVRI) : +65 92457716
Nurina (AII) : +62 811-960-630
Zenithesa (CISDI) : +62 812-9046-068

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *