Categories
Current Affairs

Vaksinasi Berbayar Keliru, Pemerintah Harus Batalkan Segera, Bukan Ditunda

Siaran Pers

Senin, 12 Juli 2021

Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai bahwa kebijakan vaksinasi berbayar adalah kebijakan yang keliru dan menunjukkan kegagalan negara dalam menangani pandemi. Sikap pemerintah yang hanya menunda juga keliru. Pemerintah harus membatalkan vaksinasi berbayar agar tidak dinilai oleh publik semakin gagal dalam mengendalikan penyebaran wabah tersebut.

Peneliti PVRI Mohammad Hikari Ersada menyesalkan kebijakan vaksinasi berbayar tersebut. Penundaan yang tiba-tiba, dan bukan pembatalan, mencermikan bahwa pemerintah memang tidak matang dalam kebijakan vaksinasi.

“Mengizinkan vaksinasi berbayar sama saja dengan membebankan warga yang dalam keadaan susah. Penundaan itu juga tidak cukup. Pemerintah harus batalkan segera. Alih-alih merespon situasi genting, pejabat pemerintah justru memberi pernyataan yang terkesan tidak empatik. Dengan banyaknya kematian yang dialami oleh warga masyarakat saat ini, pemerintah seharusnya merasa malu dan bertanggung jawab dengan memperbaiki kebijakannya,” tambah Hikari.

Hikari menyebutkan, kegagalan pemerintah mengatasi wabah terlihat dari beberapa indikator. Pertama, data worldometers menunjukkan bahwa kasus positif Covid-19 di Indonesia naik 44 persen hanya dalam sepekan. Dari jumlah 162.889 kasus selama 7 hari pada dua pekan lalu, meningkat jadi 234.155 kasus positif dalan satu minggu terakhir.

Kedua, sejak pandemi Covid-19 mewabah pada tahun tahun 2019 hingga Senin, 12 Juli tahun ini, total jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai sebanyak 2,52 juta dengan total angka kematian 66.464 jiwa. Tercatat setidaknya terdapat 1.007 orang telah meninggal setelah terinfeksi Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

“Itu mungkin baru yang benar-benar tercatat resmi. Bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak tercatat karena meninggal dalam isolasi mandiri? Indonesia satu-satunya negara yang melaporkan seribu lebih kematian dalam satu hari kemarin, 11 Juli,” kata Hikari.

Ketiga, lanjut Hikari, Permenkes No. 19 tahun 2021 yang mengizinkan vaksinasi berbayar jelas bertentangan dengan Permenkes No. 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang mencantumkan vaksinasi covid tidak dipungut bayaran atau gratis.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Direktur PVRI Anita Wahid menyanggah pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN  Arya Sinulingga bahwa vaksinasi gotong royong dapat digunakan untuk umum guna mengejar herd immunity dari vaksinasi 70% penduduk Indonesia.

“Kami menyesalkan pernyataan yang mengatakan langkah vaksinasi berbayar itu adalah upaya untuk mendorong herd immunity. Pernyataan itu hanyalah dalih dari watak negara yang bebal dan hanya berorientasi pada uang meski banyak nyawa sudah melayang. Langkah itu condong pada upaya komersialisasi isu kesehatan,” kata Anita.

“Di tengah vaksinasi yang belum merata, langkah itu justru menjauhkan kita dari keadilan dan kesetaraan pada akses layanan kesehatan dan menambah disparitas. Karena itu, pemerintah bukan hanya harus menunda vaksin mandiri, tetapi harus segera membatalkannya,” tegas Anita.

Latar belakang

Seperti diketahui, BUMN Kimia Farma melaksanakan vaksinasi berbayar yang dilayani mulai 12 Juli 2021 dengan total biaya Rp 879.140. Ini berarti vaksinasi yang seharusnya menjadi hak semua warga negara dimonetisasi oleh BUMN yang difasilitasi negara melalui regulasi.

Berdasarkan laporan situasi yang dirilis oleh WHO pada 7 Juli 2021, vaksinasi gratis hanya terjadi secara masif di beberapa daerah yaitu Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jogja, dan Jawa Timur.

KONTAK MEDIA
Moh. Hikari Ersada +62 858-4295-8736
Anita Wahid +62 818-702-072

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *