Categories
Current Affairs

Hentikan Pelemahan KPK, Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua!

Jakarta, 6 Agustus 2021

Public Virtue Research Institute (PVRI) menyesalkan sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang keberatan dengan temuan Ombudsman terkait maladministrasi dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pimpinan KPK bahkan balik menuding pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman sebagai bentuk maladministrasi. Ini adalah bukti baru dari sikap antikoreksi yang membuat KPK semakin lemah di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

Menyikapi sikap pimpinan KPK tersebut, Lembaga Kajian Demokrasi PVRI meluncurkan sebuah petisi mendesak agar Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Firli Bahuri. “KPK sudah semakin melemah. Indeks persepsi anti korupsi kita rendah. Jumlah dan kualitas penindakan KPK menurun. Pimpinan KPK juga terus dibiarkan terlibat konflik kepentingan. Ini harus dihentikan. Kami mendesak Presiden copot Ketua KPK,” kata Yansen Dinata, inisiator petisi yang juga merupakan juru bicara Public Virtue.

“Kami mengajak warga negara, siapa saja dan di mana saja, untuk menyuarakan masalah ini. Caranya adalah menandatangani dan sebarkan petisi kami melalui www.change.org/pecatfirli , agar tuntutan ini bisa sampai ke telinga Presiden,” lanjut Yansen.

Sebelum Ombudsman, TWK dan penonaktifan para pegawai dengan rekam jejak terbaik pun sudah tak disepakati berbagai elemen masyarakat sipil, tapi diabaikan. “Alih-alih menolak bahkan menyerang balik Ombudsman, KPK seharusnya fokus pada perbaikan substansi, mempertimbangkan tak hanya temuan Ombudsman, tapi juga penolakan dari masyarakat sipil terhadap hasil TWK,” ujar Naufal Rofi, peneliti dari PVRI.

Sikap abai tersebut patut dikhawatirkan, mengingat Firli Bahuri juga sebelumnya telah diselimuti banyak kontroversi dan kerap melanggar kode etik. Hal ini terbukti lewat rangkaian liputan dari tim IndonesiaLeaks. Terkait TWK, Firli sejak awal diduga “ngotot” bahwa TWK harus dilaksanakan. Bahkan, ditengarai pula terdapat 21 nama pegawai KPK yang memang sudah diincar oleh Firli Bahuri tak akan lulus dari TWK.

Pada Mei 2018, Firli pernah melakukan pelanggaran etik berat saat bertemu mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat di tengah penyelidikan kasus korupsi terhadap Pemerintah Provinsi NTB. Dalam kasus dugaan korupsi di PT. Pelindo I, Firli juga sempat bersua dengan Komisaris Timbo Siahaan, serta pernah bertemu dengan petinggi partai saat menjabat Deputi Penindakan KPK pada November 2018. Ia juga diduga menerima gratifikasi berupa diskon sewa helikopter dan penginapan hotel.


Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat diliput oleh rekan-rekan media.

Kontak: Yansen Dinata (+62 877-3737-4747)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *