Categories
Current Affairs

100 Tokoh Demokrasi Mendesak Presiden Presiden Joko Widodo Menuntaskan Kasus Munir

7 September 2021

Dengan ini, kami–perwakilan organisasi dan tokoh-tokoh demokrasi–menyampaikan pernyataan bersama di Jakarta untuk mengenang kematian Munir yang genap berusia 17 tahun pada Selasa, 7 September 2021. 

Pertama, kami menilai bahwa kasus kematian Munir adalah pembunuhan politik atau political assassination. Kuat dugaan, kasus ini berhubungan dengan situasi demokrasi saat peristiwa, yakni putaran akhir pemilihan langsung presiden yang berlangsung kurang dari dua pekan sesudahnya, yaitu 20 September 2004. Partisipasi Munir dalam pemilihan presiden putaran pertama pada Juli 2004 bisa menjadi faktor penting dalam mengungkap motif dan faktor yang memicu peristiwa, termasuk efek yang diinginkan aktor intelektual pembunuh Munir dalam arena politik demokrasi elektoral ketika itu.

Kedua, logika pembunuhan politik berbeda dengan kekerasan politik biasa. Karakteristik sang korban di sebuah pembunuhan politik sangat mungkin menjadi tujuan dari pembunuhan. Dalam berbagai pengalaman negara lain, pembunuhan politik kerap menimpa orang-orang yang dinilai berseberangan dengan pemerintah. Munir jelas kritis pada institusi keamanan seperti militer dan intelijen, sebuah badan di mana telah ada keterlibatan beberapa orang dari agen rahasia tersebut. Munir juga vokal menyuarakan pertanggungjawaban negara untuk mengadili elite-elite tertentu yang berlatar belakang militer, atas sebuah pelanggaran HAM. 

Kami juga menilai bahwa kasus Munir harus dapat dijadikan peringatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pertama, betapa kotornya perpolitikan Indonesia saat berlangsung persaingan dalam pemilihan langsung presiden yang pertama dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kedua, betapa minimnya jaminan keamanan maupun perlindungan hukum bagi pejuang demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial. 

Karena itu, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk berani mengusut aktor intelektual di balik kasus Munir Said Thalib. Pengusutan aktor intelektual sangat penting untuk menunjukkan komitmen Presiden atas demokrasi. Ketidakmauan politik untuk membuktikan komitmen itu adalah cermin mengakarnya sifat otoritarianisme dalam negara Indonesia.

Menurut kami, Negara bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian secara terbuka. Kasus yang merenggut nyawa Munir saat hendak mengejar pascasarjana di Utrecht University ini masih meninggalkan banyak pertanyaan. Kasus ini bukan hanya belum tuntas, tetapi kerap dipolitisasi dan menjadi bahan komoditas politik menjelang momen pemilihan umum. Misalnya, kasus ini tidak hanya menjadi janji kampanye bagi calon Presiden, tetapi menjadi “bom waktu” bagi rival politik atau oposisi untuk menyerang pesaingnya atau pemerintah lewat isu HAM.

Selain itu, ada beberapa alasan lain mengapa penyelesaian kasus Munir menjadi sangat penting bagi demokrasi. Pertama, agar terjadi perubahan wajah baru penegakan HAM. Kedua, perbaikan citra bagi wajah politik dan hukum di Indonesia. Suatu negara demokrasi tidak mungkin lahir jika penegakan hukum, HAM, dan keadilan masih bisa terus diintervensi dan digembosi. 

Oleh karena itu, sekali lagi, kami sejumlah organisasi dan tokoh demokrasi Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus Munir terutama dengan menuntut aktor intelektual dibalik kematiannya untuk diadili di meja hijau. Selain mengubah wajah penegakan HAM di Indonesia, termasuk mencegah keberulangannya, penuntasan kasus ini akan memperbaiki citra demokrasi Indonesia yang semakin diregresi.    

Penyelesaian yang segera dan tuntas akan melahirkan suatu jaminan bahwa pembunuhan politik seperti ini tidak akan terulang pada pemilihan umum di masa depan. Penyelesaian kasus Munir akan menjadi tonggak upaya menanamkan prinsip perlindungan terhadap perbedaan pendapat dan penegakan hak politik semua warga negara. Pengungkapan kasus Munir juga akan menegaskan dihentikannya praktek-praktek kuno dan tidak beradab berwujud penggunaan kekerasan dalam politik di Indonesia. 

Demikian pernyataan ini disampaikan.

Silahkan nama anda disertakan (terbuka bagi siapa saja): 

  1. Tamrin Amal Tomagola 
  2. Feri Amsari/ Themis Indonesia
  3. Anita Wahid/ Public Virtue Research Institute
  4. Asfinawati/ YLBHI 
  5. Fatia Maulidyanti/ KontraS
  6. Haris Azhar
  7. Khoirunnisa/ Perludem 
  8. Usman Hamid/ Amnesty Indonesia
  9. Anis Hidayah/Migrant Care
  10. John Muhammad/ Partai Hijau Indonesia
  11. Diah Suradiredja
  12. Def Tri H/ AMAN Bengkulu
  13. Darmawan Litswanto 
  14. Bekti Wibowo/ Tigamartil Menggugat
  15. Dika Muhammad/ SPRI
  16. Miya Irawati/ Public Virtue Research Institute
  17. Soekarno / ITB Bandung
  18. Destika Gilang Lestari/ GeRAK Aceh
  19. Andesha Hermintomo 
  20. A. Faruuq/ BEM Nusantara Jawa Timur
  21. Asnil Bambani/ Jurnalis
  22. Bivitri Susanti / STHI Jentera
  23. Mochamad Iqbal/ Pkpl
  24. Khamid Istakhori/ STHI Jentera & SERBUK Indonesia
  25. Nurita Anandia W/ Cahaya Dari Timur Foundation
  26. Nikko Bayuaji
  27. Jumisih/ Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia & Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
  28. Valerie Melissa Kowara
  29. Ari Trismana
  30. Wenny Mustikasari
  31. Roland Gunawan/ Public Virtue & LBM PWNU DKI Jakarta
  32. Dian Tri Irawaty
  33. Bagas Dwipantara Putra/ ITB
  34. Nama Askhalani/ GeRAK Aceh
  35. Fitri Bintang Timur
  36. Djoko Supriyanto/ Social Movement Institute
  37. Ivan Kurniawan Nasution
  38. Ilham B Saenong
  39. Ade Kusumaningrum
  40. Raafi Nurkarim Ardikoesoema 
  41. Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM
  42. Moh Hikari Ersada/ Public Virtue Research Institute
  43. Ramadhanti Firmaningsih
  44. Suharto/ SIGAB Indonesia
  45. Nurina Savitri/ Amnesty Indonesia
  46. Muhammad Haikal/ Public Virtue Research Institute
  47. Mukti Tama Pridiantara/ Public Virtue Research Institute
  48. Awin Sutan Mudo/ Akademia Virtual Media
  49. Yerry Niko Borang
  50. Dédé Oetomo
  51. Ari Wijayanto/ Public Virtue Research Institute
  52. Eko Prasetyo/ Social Movement Institute
  53. Ajeng Kesuma
  54. Palti H Panjaitan
  55. Zubaidah Djohar/ Timang Research Center Banda Aceh
  56. Arifsyah Nasution
  57. Yansen Dinata/ Public Virtue Research Institute
  58. Gufroni/ LBH PP Muhammadiyah
  59. Zainal Arifin Mochtar/ FH UGM
  60. Yusril Asadudin Mukav/ Mahasiswa FH UII
  61. Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia/ KAHAM UII
  62. Debbie Prabawati/ Peneliti 
  63. Prayogo/ Pegawai swasta/ Mahasiswa
  64. Na’am Seknun/ YPPM Maluku
  65. Nabil Fiady Sitompul/ Mahasiswa di DPP UGM
  66. Abdulgani Fabanjo
  67. Himpunan Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM
  68. Anissa Antania Hanjani/ Public Virtue Research Institute
  69. Widyana Perdhani
  70. Alves Fonataba/ PapuaItuKita
  71. Leonard Simanjuntak/ Greenpeace Indonesia
  72. Wahyu Dhyatmika/ Tempo
  73. Rakha Hifzan Priwansyah/ HI Undip
  74. Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM
  75. Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM
  76. Dadang Trisasongko
  77. Theofilius Baratova/ KMS (Keluarga Mahasiswa Sosiologi) FISIPOL UGM
  78. Mario Aden Bayu Valendo/ Mahasiswa di HI UGM
  79. Agus Jabo Priyono/Ketua Umum DPP Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
  80. Binbin Firman Tresnadi/Ketua Mahkamah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
  81. Farhan Abdillah Dalimunthe/ Juru Bicara DPP Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
  82. Mesak Habari/ PRIMA
  83. Andi Isyraqi Ramadhan/ Mahasiswa di HI UGM
  84. Aditia Gunadarma
  85. Lukman Hakim, Ketum FNPBI / Waketum DPP PRIMA 
  86. Dewan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fisipol UGM
  87. Lembaga Instruments 
  88. Ibnu Syamsu / Themis Indonesia Law Firm
  89. Nur Amalia/ Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN-AMAN)
  90. Roy Murtadho/ Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia
  91. Ahmad Rozali
  92. Dodi Rokhdian/Sokola Institute
  93. Novita/ Alumni STHI Jentera – FAKTA Indonesia
  94. Danang Widoyoko/ Sekjen Transparency International Indonesia
  95. Iola Abas
  96. Safina Maulida/ Asia Democracy Network
  97. Michael Lim/ DEMA Fisipol UGM
  98. Busyro Muqoddas/ Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah
  99. Muhammad Fajar Sodik / Mahasiswa FH Undip
  100. Deddy Prihambudy/mantan Direktur LBH Surabaya/rekan kerja Munir.
  101. Nandito Putra/ LPM Suara Kampus
  102. Muhammad Ridwan
  103. Saeful Bahri 
  104. Sayyidatul Insiyah/ Peneliti SETARA Institute
  105. Ayu Apriliyanti Cahyaningrum/ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
  106. Ari Pramuditya/ Amnesty Indonesia
  107. Usep Hasan Sadikin/Perludem & Mahasiswa STH Indonesia Jentera
  108. Soeharto/Muhammadiyah Yogyakarta
  109. Andini Dzakiyah/ Mahasiswi
  110. Fajri Siregar 
  111. Naysilla/ Social Movement Institute
  112. Bacharuddin Jusuf Habibie / ITB Bandung
  113. Viola/Social Movement Institute
  114. 121William Putra Daniel/Themis Indonesia
  115. Al Araf/ Imparsial/Centra Initiative
  116. Cholil Mahmud/Efek Rumah Kaca
  117. Dian Septi T.- Ketua Umum FSBPI/Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia
  118. Ilhamsyah – Ketua Umum KPBI/Konfederasi Persatuan Buruh 
  119. Abdurrahman Wahid / Univesritas Al Azhar
  120. Indonesia
  121. Diah Kusumaningrum – HI/FISIPOL UGM

Unduh rilisnya dalam dokumen terlampir:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *