Categories
Current Affairs

Pemerintah Harus Hentikan Respon Represif Terhadap Seni Jalanan

Akhir Perkara Mural 'Jokowi 404:Not Found' karena Tak Ada Pidana

Minggu, 12 September 2021

Jakarta – Lembaga Kajian Demokrasi Public Virtue mendesak pemerintah agar hentikan cara-cara represif atas seni jalanan. Jika tidak dihentikan, maka pendekatan itu akan membuat demokrasi kian mengalami regresi.

Dalam diskusi Weekend Talk yang diselenggarakan Public Virtue Research Institute (PVRI) berjudul Mural: Semangat Melawan Regresi Demokrasi di Indonesia, perwakilan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menegaskan jika keberadaan #lombadibungkam memiliki tujuan sebagai alat perlawanan atas kegagalan negara dalam menghidupi warganya. Perlawanan tersebut juga meliputi perlawanan atas monopoli tafsir pemerintah mengenai seni yang erat kaitannya dengan ketertiban umum dan melupakan problematika sosial.

Kendati sudah 76 tahun sejak kemerdekaan, pernyataan perwakilan ARB mengenai seni sebagai perlawanan dan represifitas yang diterimanya ternyata sudah menjadi fenomena transhistoris bangsa ini. Sejarawan dan pemimpin redaksi Historia.id, Bonnie Triyana, mengutarakan jika penggunaan seni jalanan berupa mural hingga komik memang memiliki corak historis dan semangat perlawanan yang juga dilakukan oleh beberapa tokoh kemerdekaan di Indonesia. Pemerintah Kolonial Belanda berbagi tabiat yang sama dengan pemerintah kita saat ini.

Menurut laporan Raden Salamoen dari Politieke Inlichtingen Dienst (PID), 3 September 1937, seorang warga Yogyakarta bernama S.K. Mochamad ditangkap atas tuduhan menghina penguasa. Mochamad menulis protesnya pada sebuah tembok di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Beberapa pesan yang ada di mural tersebut: “Pemerintah Poekimak!”, “Poeki Wilhelmina”, “Perdjoangan Rakjat Marhaen”, “Tidak Oesah Takoet Menentang Kekoeasaan”, “Pemberontakan Kita Kehendaki”.

“Mural dan Grafiti adalah bagian dari sejarah kita yang juga turut mewarnai perjalanan sejarah kita melawan kolonialisme dan pemerintahannya yang otoriter. Itu ada dalam sejarah seni modern kita,” penutup Bonnie Triyana pada presentasinya.

Dalam kesempatan yang sama, Obed Bima Wicandra, dosen Street Art di Program Studi Desain Komunikasi Visual UK Petra Surabaya, menjelaskan seni jalanan merupakan disensus yang membongkar kesepakatan (konsensus) yang sudah ada. Seni jalanan berusaha untuk melawan rezim moral (yang menentukan baik dan buruk) dan rezim representatif (yang menentukan siapa memiliki kendali atas yang lain) dengan rezim estetik sehingga jika dihapus maka art street (seni jalanan) harus dibuat kembali dan seterusnya.

Obed melanjutkan bahwa dalam konteks seni jalanan dan negara, ada empat prinsip yang harus dipahami, yakni (1) seni jalanan harus dirusak, (2) seni jalanan memang harus dilawan, (3) seni jalanan harus disensus (melawan konsensus), dan (4) seni jalanan memang harus terus memperjuangkan. Tanpa empat prinsip tersebut, seni jalanan sudah kehilangan unsur seninya.

‘Di sini saya mencoba mengutip Habermas mengenai ruang publik yang seharusnya dimiliki bersama dan dikelola bersama. Tetapi, kemudian itu yang menjadi pertanyaan, ketika ada seni jalanan itu sendiri. Apa benar ruang publik dimiliki bersama? Ternyata tidak,’ sambung Obed yang merangkai pemaknaan ruang secara teoritis.

Senada dengan Obed, John Muhammad menggarisbawahi soal okupasi ruang sebagai arena kontestasi politik. Menurut arsitek yang mempromosikan konsep arsitektur hijau ini, kota Bristol di Inggris mampu memberikan referensi untuk seni jalanan dan gerakan sosial kita agar mampu membawa agenda-agenda politik yang lebih progresif ke dalam tata kelola negara.

“Dari kisah Bristol ini, saya gambarkan, kita harus rebut kota. Jangan hanya merebut ruang kota, rebut kotamu! Kawan-kawan seniman jalanan punya potensi di sini”, tegas board PVRI ini. dalam hal ini, John menjelaskan bahwa ruang ini bukan ruang fisik, melainkan ruang politik karena selama dua dekade reformasi, ruang politik masih tidak dikuasai warga negara.

Akibat dari munculnya kontestasi politik antara seniman jalanan dan negara, respon negara yang justru represif membenarkan pernyataan Amalinda Savirani soal demokrasi Indonesia yang tengah mengalami kemunduran.

Ada beberapa indikator yang disampaikan oleh pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM ini. Pertama, Sejak 20 tahun pasca reformasi, Indonesia selaku negara yang digadang-gadang sebagai emerging democracy par excellence turut memasukkan dirinya ke dalam tren regresi demokrasi global. Mengutip data IPI, 69,6% responden dari seluruh Indonesia menyatakan ketakutannya untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Fenomena ini menjelaskan pelekatan kata sifat hybrid di sebelah demokrasi Indonesia oleh sarjana dan think tank politik.

Kedua, pemerintah kita hanya menghormati salah satu elemen demokrasi yakni pemilu yang fair dan akuntabel. Pemilu sendiri sebagai penjaga demokrasi di Indonesia masih menjadi suatu argumentasi yang layak diperdebatkan mengingat adanya dominasi pemilik kapital.

Ketiga, elemen-elemen demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan berorganisasi kian mendapatkan pembatasan.

Amalinda mengaitkan pembahasan mengenai demokrasi dengan strategi pembangunan. Regresi demokrasi di Indonesia kini memiliki keterkaitan erat dengan strategi pembangunan Joko Widodo yang banyak diinformasikan oleh neo-developmentalisme. Hal yang sama yang terjadi pada Orde Baru.

“Buat terus kegiatan-kegiatan yang mengingatkan warga bahwa di Indonesia sedang ada persoalan (demokrasi). Di Indonesia derajat kebebasan internet relatif masih bebas. Ini bisa dimanfaatkan selama (gerakan sosial) mampu memperluas gerakan publik kritis di berbagai kota termasuk adanya kolaborasi antar sektor”, ujar Amalinda dengan optimis.

Sebagai penutup, Usman Hamid, direktur Public Virtue Research Institute, jelaskan mural dipakai sebagai alat untuk pembelaan Hak Asasi Manusia di tingkat global, dengan memberi contoh Amnesty International bersama para praktisi mural membuat mural besar di Afghanistan.

Kontak Media:

+62 858 4295 8736 (Moh. Hikari Ersada)

+62 822-3468-6666 (Mukti Tama P)

Unduh rilis kami melalui lampiran berikut:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *