Categories
Current Affairs

Public Virtue Desak Presiden Batalkan Pemecatan 57 Pegawai dan Berhentikan Firli Bahuri Sebagai Ketua KPK

Jakarta, 29 September 2021

Lembaga demokrasi dan aktivisme kewargaan Public Virtue meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendengarkan suara publik yang meminta Presiden untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai dan memberhentikan Firli Bahuri yang kini menjabat sebagai ketua KPK.

Juru bicara demokrasi anti korupsi Public Virtue Yansen Dinata menyampaikan jika 30 September nanti akan menjadi titik krusial yang menentukan apakah negara memiliki komitmen serius terhadap agenda pemberantasan korupsi atau tidak.

“Kita menyaksikan bagaimana publik bersolidaritas terhadap 57 pegawai KPK melalui surat untuk presiden yang diserahkan siang ini. Lalu, kemarin ada gelombang demonstrasi oleh mahasiswa dan setiap hari ramai-ramai publik mengunjungi posko darurat KPK. Selain mematuhi temuan Komnas HAM dan Ombudsman atas hasil TWK, kuatnya dukungan publik tersebut seharusnya dapat membuat Presiden Jokowi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan untuk membatalkan hasil TWK,” tegas Yansen yang juga merupakan inisiator petisi #PecatFirli.

Selain menyelamatkan 57 pegawai tersebut, Yansen juga meminta agar Presiden mengambil langkah yang tegas terhadap tindak-tanduk Firli yang menjadi momok bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Dalam petisi yang kami unggah, sudah 20.000 orang lebih menyuarakan agar Presiden memecat Firli Bahuri. Dalam pantauan kami, sejak Firli Bahuri menjabat sebagai ketua lembaga antirasuah, banyak indikator menunjukkan pelemahan KPK. Misalnya, Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International menunjukkan kalau Indonesia merosot ke peringkat 102 di tahun 2020 dari sebelumnya peringkat 89 di tahun 2019,” tutup Yansen.

Peneliti Public Virtue Moh Hikari Ersada juga menyampaikan bahwa sejak awal kasus TWK mencuat, Public Virtue menaruh sikap untuk berjuang bersama 57 pegawai tersebut. Hikari menjabarkan beberapa alasan yang membuat Public Virtue mengambil sikap tersebut.

Pertama, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia kini berada di peringkat 102 dari 180, turun drastis dari peringkat 85 pada tahun 2019 (Transparency International, 2020). 

“Mengutip temuan dari Freedom House 2020, Korupsi masih menjadi sesuatu yang ‘mewabah’ di badan legislatif nasional dan lokal, pelayanan sipil, peradilan, dan kepolisian. Ini adalah tantangan berat bagi kehidupan demokrasi Indonesia,” ujar Hikari.

Kedua, terhitung sejak tahun 2006, KPK telah mengalami beragam ancaman. Dari serangan fisik pada pegawai dan pimpinan, ancaman kriminalisasi, peretasan akun komunikasi, perusakan fasilitas, teror, hingga serangan air keras dan percobaan pembunuhan hingga yang terbaru ada pemecatan yang merupakan kekerasan sistemik. Ini artinya upaya pemberantasan anti korupsi sejak lama telah diganggu.

“Situasi ini tidak boleh terus dibiarkan. Sudah terlalu lama negara mendiamkan represifitas yang dialami oleh para pejuang anti-korupsi. Presiden wajib menginstruksikan jajaran kepolisian agar mengusut segala bentuk teror dan ancaman kepada para pegawai KPK, baik saat mengusut korupsi maupun saat mempertanyakan keputusan pimpinan KPK. Perlu ada pula perlindungan hukum dan jaminan keamanan,” tegas Hikari.

Ketiga, Pemberhentian pegawai KPK merupakan gejala kemunduran yang menumpulkan institusi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Akibatnya, kekuasaan bisa semakin sulit dikontrol. Ke-57 pegawai KPK itu merupakan tenaga andalan KPK selama ini. Kami mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan keputusan pimpinan KPK yang ingin memberhentikan 57 pegawai tersebut

“Figur-figur yang masuk dalam 57 pegawai yang dipecat merupakan individu yang memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kami justru mencurigai penggunaan TWK bukan untuk menguji wawasan kebangsaan mereka, melainkan upaya pelemahan institusi dengan labelisasi “taliban” terhadap penyidik-penyidiknya, pengangkatan perwira aktif polisi menjadi pimpinan KPK, dan pelemahan struktural serta agensial,” tutup Hikari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *