Categories
Current Affairs

Memperkuat Dukungan Masyarakat Sipil untuk Memperkuat Kembali KPK

Jakarta, 15 Agustus 2021 Di tengah berbagai episode pelemahan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, masih ada harapan untuk memperkuat kembali lembaga antirasuah, terutama yang bisa diusahakan bersama oleh masyarakat sipil. Konsolidasi tetap perlu diperlukan saat koalisi tengah berusaha melakukan advokasi untuk mengembalikan kekuatan KPK, meski ancaman pembungkaman juga begitu besar. Cara yang paling krusial […]

Categories
Current Affairs

Pemerintah Harus Perbaiki dan Kembalikan Data Angka Kematian dalam Evaluasi PPKM

Siaran Pers Jakarta, 12 Agustus 2021 Public Virtue Research Institute (PVRI) menyesalkan keputusan pemerintah pusat menghapus data kematian akibat COVID-19 sebagai indikator evaluasi pembatasan sosial. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah pengendalian pandemi dan berpotensi memperburuk kondisi yang sudah berada di titik kritis. Padahal, masyarakat berhak mengakses data yang transparan dan akuntabel terkait pandemi, dan […]

Categories
Opinion Current Affairs

Diprotes Ngabalin, Public Virtue tetap mendesak Presiden Pecat Ketua KPK Firli Bahuri

Jakarta, 9 Agustus 2021 Public Virtue Research Institute (PVRI) menyesalkan tanggapan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, yang menilai petisi #PecatFirli sebagai gangguan pada Presiden Joko Widodo yang sedang berkonsentrasi menangani pandemi COVID-19. Ngabalin juga menyatakan bahwa keputusan yang diambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dipertimbangkan matang dan harus dihargai semua […]

Categories
Current Affairs

Hentikan Pelemahan KPK, Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua!

Jakarta, 6 Agustus 2021 Public Virtue Research Institute (PVRI) menyesalkan sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang keberatan dengan temuan Ombudsman terkait maladministrasi dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pimpinan KPK bahkan balik menuding pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman sebagai bentuk maladministrasi. Ini adalah bukti […]

Categories
Current Affairs

Sidang Lanjutan Uji Materi UU No. 23 Tahun 2019

“Para Pemohon Meminta Mahkamah Konstitusi Menerbitkan Putusan Provisi (Sela) untuk Menunda Implementasi Rekrutmen Komponen Cadangan” Siaran Pers Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang uji materi Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) pada Rabu, 4 Agustus 2021. Agenda […]

Categories
Current Affairs

Kekerasan terhadap Orang Asli Papua: Wujud Rasisme dan Diskriminasi terhadap Penyandang Difabel

Jakarta, 28 Juli 2021 Koalisi Kemanusiaan Papua mengecam tindakan sewenang-wenang dan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh anggota Polisi Militer Angkatan Udara terhadap seorang pemuda asli Papua yang juga diduga penyandang disabilitas. Kejadian yang terekam dalam video yang tersebar di sosial media pada Selasa (27/07) tersebut, apapun alasan dan konteksnya, adalah bentuk rasisme sekaligus diskriminasi terhadap orang […]

Categories
Current Affairs

Pemerintah Harus Posisikan Rakyat Sebagai Aktor Strategis Kebijakan

Perusakan Lingkungan Hidup di Tengah Pandemi Cermin Pemerintahan yang Tidak Demokratis dan Mencederai Tatanan Sosial-Ekologis Masyarakat Senin, 26 Juli 2021 Jakarta – Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai bahwa penanganan pandemi COVID-19 seharusnya menjadi fokus utama pemerintah pusat dan daerah. Alih-alih melindungi masyarakat, pemerintah malah meneruskan berbagai kebijakan pembangunan yang merampas lahan dan merusak lingkungan hidup […]

Categories
Current Affairs

Vaksinasi Berbayar Keliru, Pemerintah Harus Batalkan Segera, Bukan Ditunda

Siaran Pers Senin, 12 Juli 2021 Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai bahwa kebijakan vaksinasi berbayar adalah kebijakan yang keliru dan menunjukkan kegagalan negara dalam menangani pandemi. Sikap pemerintah yang hanya menunda juga keliru. Pemerintah harus membatalkan vaksinasi berbayar agar tidak dinilai oleh publik semakin gagal dalam mengendalikan penyebaran wabah tersebut. Peneliti PVRI Mohammad Hikari […]

Categories
Current Affairs

Pemerintah Harus Serius Lindungi Nakes Saat Pandemi

Siaran Pers  Jumat, 9 Juli 2021 Jakarta – Koalisi SOS Nakes yang terdiri dari Public Virtue Research Institute (PVRI), Amnesty International Indonesia, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Kawal COVID-19 mendesak pemerintah lebih serius dalam mengatasi pandemi COVID-19 sehingga dapat mencegah kematian lebih banyak di fase kedua pandemi yang mematikan. “Pemerintah harus bertanggung […]

Categories
Current Affairs

Presiden Harus Batalkan PHK Pegawai KPK dan BKN Harus Buka Dokumen TWK

Siaran Pers Jakarta, Minggu, 20 Juni 2021 Public Virtue Research Institute (PVRI) menyesalkan belum dibatalkannya keputusan pimpinan KPK yang memberhentikan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun sudah sebulan lebih. Presiden Joko Widodo kembali didesak membatalkan pemberhentian tersebut. Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga didesak agar membuka dokumen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dijadikan dalih menyingkirkan […]