Public VirtueDi penghujung tahun kami merangkum perjalanan demokrasi yang berlangsung sepanjang 2022 dan memberikan catatan kritis pada setiap episode yang terjadi. Jakarta – Lembaga kajian demokrasi dan aktivisme masyarakat sipil Public Virtue Research Institute (PVRI) merilis Catatan Akhir Tahun 2022 dengan 7 Bab yang berisikan: 1) munculnya tanda-tanda kemunduran demokrasi; 2) brutalitas aparat kepolisian dan hilangnya […]
Jakarta – 3 Agustus 2022 Lembaga advokasi dan kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) mengecam kekerasan aparat terhadap masyarakat saat menyampaikan pendapat di muka umum. PVRI merujuk kekerasan yang menimpa masyarakat saat protes terhadap Kominfo dan mogok massal menolak penetapan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar. Direktur Program PVRI Mohamad Hikari Ersada mendesak […]
Jakarta, 24 Juli 2022. Lembaga Kajian Demokrasi Public Virtue Research Institute dan Komite Pengacara untuk Hak Asasi Manusia (KPHAM) menyampaikan apresiasi atas langkah kepolisian yang melaksanakan pra-rekonstruksi atas peristiwa yang menurut kepolisian merupakan aksi tembak menembak antara Bharada E dan Brigadir J di rumah kediaman Kadivpropam non-aktif Ferdy Sambo (Sabtu, 24/7). Meskipun demikian, kedua lembaga […]
Puluhan Aktivis dan Akademisi sampaikan Maklumat Demokrasi menolak pembatalan Pemilu 2024(Jakarta, 18 Maret 2022) Puluhan aktivis dan akademisi prodemokrasi menyampaikan penolakan mereka terhadap rencana pendundaan pemilu 2024. Hal itu disampaikan melalui Maklumat Demokrasi yang diinisiasi oleh Public Virtue Research Institute, Themis Indonesia, dan Kurawal Foundation. Tamrin Amal Tomagola,Dewan Pendiri Public Virtue Research Institute (PVRI) mengemukakan […]
Jakarta, 16 Maret 2022 Indeks Demokrasi Indonesia dikhawatirkan akan mengalami penurunan drastis apabila elite politik terus menyuntikkan kepentingan pribadi ke dalam kebijakan publik, tidak terkecuali perihal diadakannya pemilu secara reguler. Munculnya pernyataan terkait penundaan Pemilu 2024 dengan alasan tidak adanya anggaran, pandemi, maupun elektabilitas petahana yang tinggi merupakan logical fallacy yang inkonstitusional. Hal ini digaungkan […]
Sejumlah pengabaian aspirasi orang asli Papua (OAP) dianggap sebagai bukti berkurangnya status kekhususan Papua. Walaupun pemerintah dan DPR sudah menyepakati UU No.2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua, aturan tersebut dinilai sebagai upaya resentralisasi kekuasaan politik dari Pemerintahan Papua ke Jakarta. Revisi kedua UU Otsus Papua ini menjadi sinyal buruk untuk demokratisasi di Indonesia khususnya di Papua. […]
Terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia ditandai dengan meningkatnya serangan dan kekerasan terhadap para pejuang keadilan sosial dan pembela hak asasi manusia. Pelatihan perlindungan dan keamanan akan membantu peningkatan keamanan bagi mereka, terutama para aktivis lokal yang bekerja untuk isu-isu yang paling berisiko (the most high-risk issues). Sebuah inisiatif dari Public Virtue Research Institute, Social Justice […]
Selasa, 8 Februari 2022 Jakarta – Lembaga kajian demokrasi dan aktivisme masyarakat sipil Public Virtue Research Institute (PVRI) mendesak jajaran kepolisian untuk segera membebaskan seluruh warga yang ditangkap ketika protes menolak kegiatan tambang di Desa Wadas, Jawa Tengah. “Kami menilai apa yang dilakukan oleh warga adalah hak yang sah. Penolakan itu adalah bagian dari perjuangan […]
Shalat Jumat Virtual Shalat Jum’at ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Hilful Fudhul. Shalat ini digagas sebagai respon atas wabah Pandemi yang hingga setahun berlalu, persebaran COVID-19 masih tinggi, vaksinasi belum merata, dan situasi belum aman sepenuhnya bagi warga untuk berkumpul, sekalipun untuk kegiatan keagamaan seperti Shalat Jum’at. Melihat situasi yang demikian, Masjid Jami’ Virtual Hilful […]
Jakarta, 30 Desember 2021 Dalam rangka mengakhiri tahun 2021 dan menyambut pergantian tahun 2022, Public Virtue menyampaikan enam refleksi sebagai catatan akhir tahun dan beberapa catatan proyeksi awal tahun. Keenam refleksi disusun berdasarkan tiga pertanyaan sederhana; adakah kebijakan negara baik pemerintah maupun DPR, yang melawan demokrasi, adakah praktik kebijakan yang menyalahi demokrasi, dan adakah tindakan aparatur […]